Aksi Mahasiswa UBK 15 Juni 2026, Dari Jalanan hingga Bertemu Gibran Aksi mahasiswa Universitas Bung Karno pada Senin, 15 Juni 2026, menjadi salah satu unjuk rasa yang paling banyak dibicarakan di Jakarta sepanjang pertengahan tahun. Mahasiswa yang mengenakan jaket almamater merah marun turun ke Jalan Medan Merdeka Selatan untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa membawa persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, harga bahan bakar minyak, nilai tukar rupiah, biaya pendidikan, revisi Undang Undang Polri, hingga keterlibatan aparat di ruang sipil.
Aksi tersebut tidak berhenti pada orasi di jalan. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa kemudian memasuki Istana Wakil Presiden dan bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tertutup selama sekitar satu jam itu mengubah jalannya aksi menjadi dialog langsung antara mahasiswa dan pemerintah.
Peristiwa tersebut kembali menjadi sorotan beberapa hari kemudian setelah muncul pengakuan mengenai penerimaan uang Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan upaya memindahkan lokasi aksi. Universitas Bung Karno kemudian membentuk tim investigasi untuk memeriksa persoalan tersebut.
Massa Bergerak dari Tugu Tani Menuju Medan Merdeka Selatan
Aksi dimulai ketika ratusan mahasiswa berkumpul di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 14.27 WIB, mereka mulai berjalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Rombongan tiba di lokasi aksi sekitar pukul 14.50 WIB.
Mahasiswa bergerak dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan sejumlah poster. Orator bergantian menyampaikan kritik di atas kendaraan komando, sementara peserta aksi berdiri memenuhi sebagian badan jalan.
Kepolisian kemudian menutup Jalan Medan Merdeka Selatan dari kedua arah. Penutupan dilakukan karena jumlah peserta dan kendaraan yang berada di sekitar lokasi membuat arus lalu lintas tidak dapat berjalan seperti biasa.
Rute Transjakarta 2A dan 5C yang mengarah ke kawasan Monumen Nasional juga dialihkan sebelum mencapai Patung Kuda. Polisi menyatakan pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah massa di lapangan.
Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan kepolisian sektor setempat disiagakan. Pada hari yang sama, aksi mahasiswa juga berlangsung di sekitar Gedung DPR dan Jalan Kwitang Raya.
Jaket Merah Marun Menjadi Pemandangan Utama
Mahasiswa UBK mudah dikenali melalui jaket almamater merah marun yang memenuhi barisan massa. Sebagian peserta berdiri di dekat mobil komando, sedangkan lainnya bergerak mengikuti arahan koordinator lapangan.
Forum Keadilan melaporkan bahwa para orator secara bergantian menyampaikan enam tuntutan. Salah satu isu yang paling sering disebut adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Suasana aksi berlangsung dengan orasi keras, tetapi laporan media tidak menyebut adanya bentrokan besar antara peserta dan petugas. Polisi membentuk barisan pengamanan, sementara mahasiswa tetap menyampaikan tuntutan di ruang yang telah mereka capai.
Jalan Medan Merdeka Selatan mulai dibuka secara perlahan sekitar pukul 17.00 WIB. Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah perwakilan mahasiswa bergerak menuju Kantor Wakil Presiden untuk memenuhi undangan dialog.
Enam Tuntutan Dibawa dalam Aksi
Mahasiswa tidak hanya membawa slogan umum. Mereka menyusun enam tuntutan yang menyentuh bidang anggaran negara, pendidikan, hukum, keamanan, ekonomi, dan energi.
Tuntutan tersebut dibacakan kepada peserta aksi dan kembali disampaikan setelah pertemuan dengan Wakil Presiden. Setiap poin diarahkan kepada pemerintah maupun DPR sesuai kewenangan masing masing lembaga.
Evaluasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Tuntutan pertama meminta pemerintah menghentikan sementara serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menginginkan audit independen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka menyoroti penggunaan anggaran besar dan meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program tidak menjadi ruang penyimpangan. Mahasiswa tidak sekadar meminta penghentian, tetapi juga pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan, penyaluran, dan pihak yang menerima manfaat.
Dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, program MBG menjadi salah satu pembahasan utama. Pihak Wakil Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih memerlukan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan Undang Undang Polri
Tuntutan kedua meminta DPR meninjau kembali pasal pasal dalam Undang Undang Polri yang dianggap bermasalah. Mahasiswa menilai sebagian ketentuan berpotensi mengganggu kebebasan sipil, hak asasi manusia, serta kehidupan demokrasi.
Mereka meminta pemerintah memberikan rekomendasi resmi kepada DPR untuk melakukan peninjauan melalui jalur legislatif. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa aksi tidak hanya diarahkan kepada pemerintah pusat, tetapi juga lembaga pembentuk undang undang.
Mahasiswa menginginkan proses penyusunan aturan yang lebih terbuka. Mereka juga meminta ruang partisipasi yang memungkinkan kelompok kampus, organisasi sipil, dan masyarakat menyampaikan keberatan terhadap pasal yang dinilai terlalu luas.
Supremasi Sipil Harus Tetap Dijaga
Tuntutan ketiga berisi penolakan terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam jabatan serta kegiatan sipil yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Mahasiswa menghubungkan permintaan itu dengan semangat Reformasi 1998.
Mereka meminta batas antara lembaga pertahanan, keamanan, dan pemerintahan sipil dijaga secara jelas. Bagi peserta aksi, supremasi sipil merupakan salah satu hasil penting gerakan Reformasi yang tidak boleh mengalami kemunduran.
Peserta juga menilai penempatan aparat pada jabatan sipil harus mengikuti ketentuan hukum. Setiap perluasan peran perlu dibahas terbuka agar tidak menciptakan kewenangan yang bertumpuk.
Stabilitas Rupiah dan Perlindungan Daya Beli
Tuntutan keempat meminta pemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan mengambil langkah nyata untuk menjaga nilai tukar rupiah. Mahasiswa menghubungkan pelemahan rupiah dengan biaya produksi, harga barang, dan kekuatan belanja masyarakat.
Mereka menilai perubahan nilai tukar tidak hanya menjadi persoalan pasar keuangan. Kenaikan biaya bahan baku impor, logistik, energi, serta kebutuhan industri dapat ikut dirasakan masyarakat melalui harga barang.
Para mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan strategi fiskal dan moneter secara lebih terbuka. Mereka juga menginginkan kebijakan yang tidak hanya menenangkan pasar dalam waktu singkat, tetapi mampu melindungi pekerja dan kelompok berpendapatan terbatas.
Harga BBM Diminta Ditinjau Kembali
Tuntutan kelima berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi, terutama Pertamax. Mahasiswa meminta kebijakan tersebut dibatalkan atau ditinjau ulang karena dinilai menambah beban rumah tangga.
Dalam orasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, peserta menyatakan harga bahan bakar tidak hanya memengaruhi pemilik kendaraan. Ongkos distribusi barang dan layanan transportasi dapat ikut meningkat ketika biaya bahan bakar bertambah.
Mahasiswa juga meminta pemerintah melihat kondisi daya beli sebelum menetapkan perubahan harga. Menurut mereka, masyarakat menghadapi tekanan dari berbagai kebutuhan, sehingga kebijakan energi perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar
Tuntutan keenam meminta pemerintah mengembalikan prioritas anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar masyarakat. Mahasiswa menilai belanja negara harus lebih terasa bagi pelayanan yang langsung digunakan warga.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengalihkan sebagian hasil efisiensi anggaran untuk membantu biaya pendidikan tinggi. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk subsidi biaya kuliah maupun operasional perguruan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau.
Menurut penulis, kekuatan enam tuntutan itu berada pada upaya menghubungkan kebijakan tingkat pusat dengan persoalan yang dialami mahasiswa dan keluarga sehari hari, terutama biaya kuliah, harga kebutuhan, serta akses pelayanan dasar.
Perwakilan Mahasiswa Masuk ke Istana Wapres
Sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak 15 orang meninggalkan lokasi unjuk rasa dan bergerak menuju Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Laporan awal menyebut rombongan tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin. Keterangan kampus yang disampaikan kemudian menyebut mayoritas delegasi berasal dari UBK, dengan sekitar 13 mahasiswa UBK berada dalam rombongan.
Pertemuan digelar secara tertutup selama kurang lebih satu jam. Selain Gibran, unsur Sekretariat Wakil Presiden juga mengikuti proses dialog.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan pembicaraan mencakup isu daerah hingga persoalan nasional. Aspirasi mahasiswa akan dipelajari sesuai kewenangan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang undangan.
Gibran Mencatat Tuntutan Mahasiswa
Koordinator aksi Muhammad Abdi Maludin mengatakan Gibran mencatat poin yang disampaikan mahasiswa. Menurut Abdi, Wakil Presiden menerima aspirasi dan akan meneruskannya melalui mekanisme pemerintahan.
Pihak Sekretariat Wakil Presiden menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme kerja untuk membahas persoalan yang berkembang di masyarakat. Tuntutan mahasiswa dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui jalur tersebut.
Mahasiswa juga menjelaskan keluhan dari sejumlah daerah. Pembahasan MBG mencakup kebutuhan di wilayah 3T yang dinilai masih memerlukan program pemenuhan gizi, tetapi pelaksanaannya perlu diawasi dan diperbaiki.
Pertemuan itu menjadi momen yang menonjol karena delegasi mahasiswa dapat menyampaikan dokumen tuntutan langsung kepada pejabat tinggi negara pada hari yang sama dengan aksi.
Tenggat Lima Hari Memunculkan Perbedaan Penjelasan
Setelah pertemuan, mahasiswa menyampaikan tenggat waktu lima kali 24 jam kepada pemerintah. Mereka menyatakan akan menggelar aksi berikutnya apabila tidak terlihat tindak lanjut terhadap tuntutan yang diajukan.
Koordinator aksi menyebut tenggat tersebut sebagai batas bagi pemerintah untuk menunjukkan perkembangan. Mahasiswa bahkan menyampaikan kemungkinan melakukan aksi dalam beberapa gelombang apabila aspirasi mereka diabaikan.
Pihak Wakil Presiden memberikan penjelasan berbeda. Staf Khusus Wakil Presiden Nicolaus Teguh Budi Harjanto menegaskan tidak ada kesepakatan resmi antara pemerintah dan mahasiswa mengenai tenggat lima hari.
Menurut pihak Istana, memorandum mahasiswa diterima untuk dipelajari. Tidak ada janji bahwa seluruh tuntutan akan dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan sepihak oleh peserta aksi.
Perbedaan itu penting karena menunjukkan bahwa pertemuan menghasilkan penerimaan aspirasi, bukan perjanjian yang mengikat pemerintah. Mahasiswa memiliki hak menetapkan batas bagi gerakan mereka, tetapi pihak Istana tidak mengakui tenggat tersebut sebagai kesepakatan bersama.
Pertemuan dengan Gibran Sempat Dipertanyakan
Setelah aksi berakhir, muncul pertanyaan dari sejumlah mahasiswa mengenai proses terjadinya pertemuan dengan Gibran. Sebagian mempertanyakan apakah delegasi telah memperoleh persetujuan yang cukup dari seluruh peserta aksi.
Wakil Rektor III UBK Daniel Panda kemudian menjelaskan bahwa undangan bertemu berasal dari staf Istana Wakil Presiden. Menurut keterangan yang diperoleh kampus, mahasiswa pada awalnya meminta Gibran menemui massa di lokasi aksi.
Mahasiswa disebut sempat menolak masuk ke Istana karena menginginkan dialog dilakukan di hadapan peserta lain. Komunikasi berlanjut hingga akhirnya sebagian delegasi bersedia masuk dan mengikuti pertemuan.
Daniel juga mengatakan mahasiswa UBK menjadi kelompok dominan dalam pertemuan karena mereka berhasil melewati blokade di Tugu Tani dan mencapai kawasan Istana. Kampus menegaskan bahwa mahasiswa tidak datang sejak awal dengan rencana mencari pertemuan tertutup.
Pengakuan Uang Rp20 Juta Muncul Sepekan Setelah Aksi
Perhatian terhadap aksi 15 Juni berubah setelah Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta. Pengakuan itu disampaikan dalam forum klarifikasi mahasiswa pada Senin malam, 22 Juni 2026.
Abdi mengatakan uang tersebut berkaitan dengan rencana memindahkan titik aksi dari kawasan Istana menuju Gedung DPR. Namun, pemindahan itu tidak terjadi karena mahasiswa tetap melakukan unjuk rasa di sekitar Istana.
Dalam rekaman forum, Abdi menyebut uang dibagikan setelah aksi kepada sejumlah pihak. Ia juga menyampaikan beberapa nama dan dugaan pihak yang terlibat, tetapi keterangan tersebut belum dapat dianggap sebagai hasil penyelidikan resmi.
Asal uang juga belum terang. Keterangan yang muncul dalam forum dilaporkan berubah, sehingga kampus memilih membentuk tim investigasi untuk memeriksa seluruh pihak dan aliran dana.
Kampus Menonaktifkan Sejumlah Pengurus BEM
Universitas Bung Karno memanggil Muhammad Abdimaludin dan sejumlah pengurus organisasi mahasiswa untuk dimintai penjelasan. Kampus menyatakan Abdi mengakui penerimaan uang tersebut secara terbuka.
UBK kemudian menonaktifkan beberapa ketua BEM yang mengaku menerima bagian dana. Pemberian sanksi lanjutan akan ditentukan berdasarkan hasil investigasi dan tingkat pelanggaran masing masing mahasiswa.
Langkah investigasi diarahkan untuk mengetahui sumber dana, tujuan pemberian, pihak yang menerima, serta kaitannya dengan perubahan lokasi aksi. Kampus juga perlu membedakan antara dana operasional unjuk rasa dan uang yang diduga diberikan untuk memengaruhi keputusan peserta.
Menurut penulis, pemeriksaan perlu dilakukan secara terbuka karena persoalan utama bukan hanya jumlah uang, melainkan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi yang membawa nama mereka dalam aksi publik.
UBK Menegaskan Aksi Berasal dari Aspirasi Mahasiswa
Di tengah polemik uang Rp20 juta, pihak UBK menegaskan unjuk rasa 15 Juni merupakan gerakan mahasiswa untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kampus menyebut keberadaan uang tidak otomatis membuat seluruh peserta mengetahui atau menyetujui pengaturan tertentu.
Daniel Panda mengatakan mahasiswa tetap bergerak menuju Istana meskipun disebut ada upaya memindahkan lokasi aksi. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan kampus membedakan gerakan massa dengan tindakan sejumlah pengurus yang sedang diperiksa.
Pernyataan itu juga diperlukan untuk melindungi mahasiswa lain yang mengikuti aksi berdasarkan enam tuntutan. Tidak semua peserta memegang kendali atas dana, komunikasi dengan pihak luar, atau keputusan delegasi.
Investigasi kampus selanjutnya perlu menjawab apakah uang diberikan sebelum atau sesudah aksi, siapa yang pertama menawarkan, apakah terdapat syarat tertentu, serta bagaimana dana dibagikan. Temuan tersebut akan menentukan apakah kasus ini merupakan pelanggaran organisasi, manipulasi arah aksi, atau perbuatan lain yang membutuhkan pemeriksaan lebih luas.
Momen 15 Juni Menyisakan Sejumlah Persoalan
Aksi mahasiswa UBK menghadirkan beberapa momen penting dalam satu hari. Massa bergerak dari Tugu Tani, memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, membacakan enam tuntutan, membuat jalan ditutup, dan mengirim delegasi bertemu Wakil Presiden.
Pertemuan dengan Gibran memberi mahasiswa akses langsung untuk menyerahkan dokumen dan menjelaskan kritik. Namun, penerimaan aspirasi tidak menghasilkan persetujuan resmi mengenai tuntutan atau tenggat pelaksanaannya.
Polemik dana yang muncul kemudian membuat perhatian beralih kepada integritas pengurus mahasiswa. Meski demikian, enam isu yang dibawa dalam aksi tetap tercatat, yaitu evaluasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan UU Polri, supremasi sipil, stabilitas rupiah, harga BBM, serta prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan.
Tim investigasi UBK masih memegang peran penting untuk menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh. Hasil pemeriksaan diperlukan agar mahasiswa mengetahui siapa yang menerima uang, alasan pemberian, jalur pembagian, dan apakah terdapat pihak luar yang berusaha mengubah tujuan demonstrasi pada 15 Juni 2026.
